Bagi negara-negara yang sebelumnya kalah seperti Jerman dan Jepang berkembang pula kapitalisme selain demokrasi. Negara-negara tersebut dapat sehaluan dengan AS dan merupakan negara pengaruhnya.
Uni Soviet dengan paham sosialis-komunis mendengungkan pembangunan negara dengan Rencana Lima Tahun. Cara tersebut dilakukan dengan ditaktor bukan liberal. Bagi negara satelit (dibawah pengaruh) Uni Soviet yang melakukan penyimpangan akan ditindak keras oleh US seperti contohnya Polandia dan Hongaria. Demi kepentingan politik, ekonomi, dan militer kedua negara adikuasa tersebut menjalankan politik pecah belah sehingga beberapa negara menjadi terpecah seperti Korea, Vietnam, dan Jerman.Dampak dalam bidang politik dapat juga kita lihat dari dibangunnya tembok berlin di Jerman sebagai batas antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Dalam perang dunia kedua negara ini memang sudah terbagi menjadi 2, yaitu Jerman Barat yang beribukota di Bonn dan Jerman Timur yang beribukota di Berlin. Negara ini mengalami perpecahan karena adanya 2 paham yang berbeda berlaku di negara ini, yaitu liberal yang dianut jerman barat dan Komunis yang dianut jerman timur. Dalam perjalanan pemerintahannya, Jerman barat mengalami perkembangan yang jauh lebih pesat daripada Jerman timur. Oleh sebab itu, banyak orang Jerman timur yang memutuskan untuk hijrah ke Jerman barat. Namun karena saat itu terjadi perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet, Uni Soviet merasa tersinggung dengan adanya orang-orang pindah ke Jerman Barat. Kerena itu Uni soviet mendanai dan mendukung untuk membangun sebuah tembok yang berada di kota berlin yang menyebabkan terbelahnya kota itu. Selain itu di tembok ini, uni soviet juga menyiagakan tentaranya agar menembaki orang-orang yang masih berani untuk menyebrang. Kemudian tembok ini sangat dikenal orang sebagai simbol adaya perang dingin.
A. Dampak Perang Dingin terhadap Perekonomian Global
AS sebagai negara kreditor terbesar memberikan pinjaman atau bantuan ekonomi kepada negara-negara yang sedang berkembang berupa Marshall Plan. AS juga memberikan bantuan ”Grants in Aid” yaitu bantuan ekonomi dengan kewajiban mengembalikan berupa dollar atau dengan membeli barang-barang Amerika Serikat. Bagi negara-negara di Asia Presiden Truman mengeluarkan “The Four Points Program for the Economic Development in Asia” berupa teknik dalam wujud perlengkapan-perlengkapan ekonomis atau bantuan kredit yang berasal dari sektor swasta di Amerika Serikat yang disalurkan oleh pemerintah kepada negara-negara yang sedang berkembang.
Dengan adanya perang dingin ini maka berbagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara Eropa Timur dan Eropa Barat tidak dapat terjalin. Kegiatan tersebut terhambat karena negara-negara Eropa merasa kawatir jika suatu saat wilayahnya akan dijadikan sasaran adu kekuatan oleh kedua negara adikuasa tersebut. Dampaknya perekonomian antara blok barat (negara-negara Eropa Barat) dan blok timur (negara-negara Eropa Timur) tidak seimbang dimana negara-negara blok barat jauh lebih maju daripada blok timur.
Bidang ekonomi ternyata perang dingin juga membawa dampak positif pada perekonomian dunia. Baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini ditandai dengan munculnya negara super power. Dengan adanya negara super power, maka perekonomian dunia banyak dikuasai oleh para pemegang modal. Mereka saling berlomba untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara menginvestasikan modal mereka ke negara-negara berkembang yang upah buruhnya masih relatif rendah. Sehingga keuntungan mereka juga melambung tinggi. Namun siapa sangka bahwa hal diatas juga berdampak baik bagi negara yang ditempati untuk membuka usaha para pemilik modal. Pertumbuhan ekonomi di negara itu juga akan tumbuh pesat. Jadi keduanya diuntungkan dalam usaha ekonomi ini. Pada saat itu negara pemilik modal yang berlomba-lomba untuk menguasai dunia perekonomian, secara tidak langsung juga membawa unsur politik didalamnya. Sehingga pemilik modal besar mendapatkan keuntungan besar, sementara negara yang modalnya terbatas keuntungannya juga kecil. Karena itu munculah istilah globalisasi ekonomi di masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukanlah beberapa tindakan seperti menyatukan mata uang. Contoh yang sangat terlihat adalah negara-negara di kawasan eropa yang menyatukan mata uang mereka menjadi euro.
B. Dampak Perang Dingin terhadap Indonesia
Setelah Perang Dunia II berakhir, muncul dua kekuatan besar di dunia yang saling bersaing dan bertentangan. Dua kekuatan tersebut adalah Amerika Serikat yang berpaham demokrasi-kapitalis dan Uni Soviet yang mengusung paham sosialis-komunis. Kedua negara tersebut berlomba-lomba menanamkan pengaruhnya di berbagai negara di dunia dengan berbagai cara mulai dari pemberian bantuan ekonomi hingga bantuan persenjataan. Persaingan kedua negara besar ini menimbulkan keprihatinan masyarakat internasional akan terjadi Perang Dunia III. Selama perebutan pengaruh itu, kedua negara tersebut tidak pernah bertemu dan berhadapan secara langsung , tapi hanya berada di belakang dengan memberikan dukungan kepada masing-masing negara yang bersengketa seperti yang terjadi pada Perang Korea, Perang Vietnam. Oleh karena itu disebut Perang Dingin.
Perang Dingin berdampak pada peta perpolitikan dunia pada saat itu. Negara-negara di dunia terbagi-bagi setidaknya menjadi tiga kelompok yaitu negara-negara Blok Barat yang menganut paham demokrasi-kapitalis, negara-negara Blok Timur yang berpaham sosialis-komunis, serta negara-negara yang tidak memihak salah satu blok pun yang sering disebut negara-negara non-blok. Negara-negara yang biasanya menjadi incaran perebutan pengaruh kedua negara tersebut adalah negara-negara di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia.
1. Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Masa Perang Dingin
Pada tahun 1960-an ketika Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin pemerintah mengarahkan pandangan politiknya ke negara-negara Blok Timur yang berhaluan komunis. Hal ini disebabkan pengaruh kekuatan PKI yang saat itu mendominasi politik Indonesia. Selain itu juga disebabkan negara-negara Barat terkesan enggan memberikan bantuan ekonomi dan persenjataan dalam rangka perbaikan ekonomi dan perjuangan membebaskan Irian Barat. Puncak kedekatan Indonesia dengan Blok Timur adalah pendirian Poros Jakarta-Hanoi-Pyong Yang-Phnom Penh, menjadikan Indonesia dicap negara berhaluan komunis oleh masyarakat Internasional. Kebijakan luar negeri pada waktu itu cenderung pada konfrontasi negara-negara Barat yang dianggap sebagai simbol kolonialisme dan imperialisme.
Peristiwa pemberontakan G30S yang diduga didalangi PKI tahun 1965 menjadi titik balik perubahan arah politik Indonesia. Peristiwa G30S ini diikuti oleh pergeseran kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru, dari Soekarno ke Soeharto. Perubahan tampuk kekuasaan ini juga merubah halauan kebijakan luar negeri Indonesia. Komunis dinyatakan sebagai ajaran terlarang di Indonesia sehingga semua hubungan dengan negara-negara komunis diputuskan.
2. Peran Lembaga Keuangan Internasional dalam Kebijakan Ekonomi Indonesia di Masa Orde Baru.
Dibawah pemerintahan Orde Baru, setahap demi setahap bisa keluar dari keterpurukan ekonomi melalui bantuan dana negara-negara Barat. Bantuan yang didapat digunakan untuk memperbaiki ekonomi dan melakukan pembangunan dalam bentuk Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Negara-negara pemberi bantuan dana itu tergabung dalam sebuah konsorium yang dinamakan IGGI (Inter-Goverment Group on Indonesia) yang beranggotakan Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Jepang, Inggris, dan sejumlah negara Eropa Barat.
Selain negara-negara tersebut, Indonesia juga mendapatkan pinjaman dana dari Bank Internasional untuk Rekontruksi dan Pembangunan (IBRD / International Bank for Recontruction and Development) atau Bank Dunia (World Bank). Bank dunia merupakan lembaga keuangan yang mengurusi masalah-masalah yang bersifat struktural. Bank Dunia memberikan bantuan dana kepada negara-negara yang membutuhkan melalui program penyesuaian struktural (SAP/ Structural Adjustment Program). Bank dunia juga berperan melakukan perombakan terhadap sektor yang dipandang penting seperti sektor industri dan perdagangan serta menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang terkait sektor tersebut. Tujuannnya adalah untuk meliberalisas sektor-sektor tersebut dengan menyingkirkan hambatan-hambatan yang merintangi produktivitas perekonomian.
Disisi lain, untuk membenahi sektor moneter yang mengalami kekacauan pemerintah Indonesia meminta bantuan dari IMF (International Monetary Fund). Pemerintah perlu meredam laju inflasi yang meningkat tajam de tahun 1965. IMF mempunyai tugas melakukan intervensi (campur tangan) untuk mendapatkan kembali keseimbangan neraca perdagangan. Keseimbangan neraca perdagangan dipengaruhi oleh kebijakan moneter bank sentral dan menteri keuangan. IMF memberikan saran-saran yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyehatkan perekonomiannya.
3. Perkembangan Modal Asing Setelah Tahun 1966
Perekonomian Indonesia mulai membaik menuju ke arah stabil. Apalagi ketika perekonomian pada tahun 1970-an terjadi “krisis minyak dunia” menguntungkan Indonesia karena karena harga minyak dunia melambung tinggi. Hal ini memberikan keuntungan devisa yang berlipat ganda bagi pemerintah Indonesia. Perekonomian Indonesia mulai pulih dan beranjak stabil. Dengan cadangan devisa yang begitu besar, pemerintah berusaha mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang industri. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membangun industri besar-besaran, mengingat selama ini Indonesia hanya berfokus pada bidang pertanian, sedangkan industri belum digarap sungguh-sungguh karena keterbatasan dana.
Untuk membangun industri, pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia. Terlebih lagi setelah Orde Baru berkuasa, keamanan dalam negeri sudah stabil dipandang cocok bagi investor asing sebagai tempat berinvestasi.Para investor asing menanamkan modalnya di Indonesia dalam berbagai bentuk seperti pertambangan, otomotif, barang-barang elektronik dan perkebunan
Remidial
Dampak Perang Dingin Bagi Indonesia – Setelah Perang Dunia II berakhir, muncul dua kekuatan besar di dunia yang saling bersaing dan bertentangan. Dua kekuatan tersebut adalah Amerika Serikat yang berpaham demokrasi-kapitalis dan Uni Soviet yang mengusung paham sosialis-komunis. Kedua negara tersebut berlomba-lomba menanamkan pengaruhnya di berbagai negara di dunia dengan berbagai cara mulai dari pemberian bantuan ekonomi hingga bantuan persenjataan. Persaingan kedua negara besar ini menimbulkan keprihatinan masyarakat internasional akan terjadi Perang Dunia III. Selama perebutan pengaruh itu, kedua negara tersebut tidak pernah bertemu dan berhadapan secara langsung , tapi hanya berada di belakang dengan memberikan dukungan kepada masing-masing negara yang bersengketa seperti yang terjadi pada Perang Korea, Perang Vietnam. Oleh karena itu disebut Perang Dingin. Perang Dingin berdampak pada peta perpolitikan dunia pada saat itu. Negara-negara di dunia terbagi-bagi setidaknya menjadi tiga kelompok yaitu negara-negara Blok Barat yang menganut paham demokrasi-kapitalis, negara-negara Blok Timur yang berpaham sosialis-komunis, serta negara-negara yang tidak memihak salah satu blok pun yang sering disebut negara-negara non-blok. Negara-negara yang biasanya menjadi incaran perebutan pengaruh kedua negara tersebut adalah negara-negara di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia.
1. Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Masa Perang Dingin
Pada tahun 1960-an ketika Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin pemerintah mengarahkan pandangan politiknya ke negara-negara Blok Timur yang berhaluan komunis. Hal ini disebabkan pengaruh kekuatan PKI yang saat itu mendominasi politik Indonesia. Selain itu juga disebabkan negara-negara Barat terkesan enggan memberikan bantuan ekonomi dan persenjataan dalam rangka perbaikan ekonomi dan perjuangan membebaskan Irian Barat. Puncak kedekatan Indonesia dengan Blok Timur adalah pendirian Poros Jakarta-Hanoi-Pyong Yang-Phnom Penh, menjadikan Indonesia dicap negara berhaluan komunis oleh masyarakat Internasional. Kebijakan luar negeri pada waktu itu cenderung pada konfrontasi negara-negara Barat yang dianggap sebagai simbol kolonialisme dan imperialisme. Peristiwa pemberontakan G30S / PKI yang diduga didalangi PKI tahun 1965 menjadi titik balik perubahan arah politik Indonesia. Peristiwa G30S / PKI ini diikuti oleh pergeseran kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru, dari Soekarno ke Soeharto. Perubahan tampuk kekuasaan ini juga merubah halauan kebijakan luar negeri Indonesia. Komunis dinyatakan sebagai ajaran terlarang di Indonesia sehingga semua hubungan dengan negara-negara komunis diputuskan.
2. Peran Lembaga Keuangan Internasional dalam Kebijakan Ekonomi Indonesia di Masa Orde Baru.
Dibawah pemerintahan Orde Baru, setahap demi setahap bisa keluar dari keterpurukan ekonomi melalui bantuan dana negara-negara Barat. Bantuan yang didapat digunakan untuk memperbaiki ekonomi dan melakukan pembangunan dalam bentuk Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Negara-negara pemberi bantuan dana itu tergabung dalam sebuah konsorium yang dinamakan IGGI (Inter-Goverment Group on Indonesia) yang beranggotakan Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Jepang, Inggris, dan sejumlah negara Eropa Barat. Selain negara-negara tersebut, Indonesia juga mendapatkan pinjaman dana dari Bank Internasional untuk Rekontruksi dan Pembangunan (IBRD / International Bank for Recontruction and Development) atau Bank Dunia (World Bank). Bank dunia merupakan lembaga keuangan yang mengurusi masalah-masalah yang bersifat struktural. Bank Dunia memberikan bantuan dana kepada negara-negara yang membutuhkan melalui program penyesuaian struktural (SAP / Structural Adjustment Program). Bank dunia juga berperan melakukan perombakan terhadap sektor yang dipandang penting seperti sektor industri dan perdagangan serta menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang terkait sektor tersebut. Tujuannnya adalah untuk meliberalisas sektor-sektor tersebut dengan menyingkirkan hambatan-hambatan yang merintangi produktivitas perekonomian. Disisi lain, untuk membenahi sektor moneter yang mengalami kekacauan pemerintah Indonesia meminta bantuan dari IMF (International Monetary Fund). Pemerintah perlu meredam laju inflasi yang meningkat tajam de tahun 1965. IMF mempunyai tugas melakukan intervensi (campur tangan) untuk mendapatkan kembali keseimbangan neraca perdagangan. Keseimbangan neraca perdagangan dipengaruhi oleh kebijakan moneter bank sentral dan menteri keuangan. IMF memberikan saran-saran yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyehatkan perekonomiannya.
3. Perkembangan Modal Asing Setelah Tahun 1906
Perekonomian Indonesia mulai membaik menuju ke arah stabil. Apalagi ketika perekonomian pada tahun 1970-an terjadi “krisis minyak dunia” menguntungkan Indonesia karena karena harga minyak dunia melambung tinggi. Hal ini memberikan keuntungan devisa yang berlipat ganda bagi pemerintah Indonesia. Perekonomian Indonesia mulai pulih dan beranjak stabil. Dengan cadangan devisa yang begitu besar, pemerintah berusaha mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang industri. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membangun industri besar-besaran, mengingat selama ini Indonesia hanya berfokus pada bidang pertanian, sedangkan industri belum digarap sungguh-sungguh karena keterbatasan dana.
Posting Komentar