Perkembangan Kehidupan Politik Dan Ekonomi Bangsa Indonesia Pada Masa Awal Kemerdekaan

Kondisi Kehidupan  Indonesia Awal Kemerdekaan

Secara politik, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan belum mapan, terjadi ketegangan, kekacauan dan berbagai insiden. Sebab ada pihak asing yang tidak ingin Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia masih bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang yang beralasan diminta Sekutu tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Indonesia juga menghadapi tentara Inggris atas nama Sekutu dan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) atas nama Belanda yang datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Sekutu. Pemerintahan negara Indonesia memang sudah terbentuk beserta alat kelengkapan negara tetapi masih banyak kekurangan di awal kemerdekaan.

Kondisi  politik  Indonesia  pada  masa  awal  kemerdekaan  masih  belum  stabil. Mengingat ada berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masa itu. Ketidakstabilan itu disebabkan oleh faktor faktor sebagai berikut :

1)    Faktor Internal (dari dalam), antara lain :

• Adanya  persaingan  antar  partai  politik  yang  berbeda  ideologi  untuk menjadi partai     yang paling berpengaruh di Indonesia.
• Gangguan keamanan dalam negeri yang mengancam disintegrasi bangsa 
• Bangsa  Indonesia  masih  mencari  sistem  pemerintahan  yang  cocok  sehingga terjadi
• perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi Parlementer. 

2)    Faktor Eksternal

• Kedatangan Sekutu (Inggris) yang di boncengi NICA (Belanda) yang ingin kembali menjajah Indonesia,menimbulkan pertempuran di berbagai daerah.
• Jepang   memiliki   status   masih   mempertahankan   status   quo   pada   wilayah Indonesia sampai Sekutu datang sehingga sering terjadi peperangan antara rakyat Indonesia dan tentara Jepang.  Seperti  apa  ya  kondisi  kehidupan  Politik  pada  awal  kemerdekaan  dan  bagaimana pemerintah menyikapi semua itu? Yuk pelajari terus modul ini ya. 

Perkembangan Kehidupan Politik bangsa Indonesia pada Awal Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pemimpin bangsa Indonesia terus berjuang membenahi tatanan kehidupan   berbangsa dan bernegara.   Perubahan dan dinamika perjuangan bergerak sangat cepat. Indonesia memang telah merdeka tetapi untuk dapat menjalankan organisasi kenegaraan memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Dinamika perkembangan politik bangsa    Indonesia    pada awal kemerdekaaan dapat kita lihat

a. Terbentuknya Negara Indonesia

Pada tanggal 18 Agustus 1945 Ir. Soekarno memimpin Sidang PPKI untuk pertamakalinya yang menghasilkan 3 keputusan penting yaitu mengesahkan UUD

1945, Memilih Presiden dan Wakil Presiden, Membentuk Komite Nasional

Indonesia.  Dengan demikian Indonesia telah memenuhi syarat untuk menjadi suatu negara.

b. Pembentukan  Alat Kelengkapan Negara  dan pemerintahan

1)    Pembentukan Lembaga Kementrian (Departemen)

2)    Pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah

3)    Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara

4)    Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Daerah

c. Pembentukan Provinsi di Seluruh Wiayah Indonesia

Pada awalnya wilayah Indonesia dibagi 8 provinsi dan mengangkat Gubernur sebagai kepala daerah. Gubernur-gubenrur yang diangkat antara lain   Provinsi Sumatra,

Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sunda Kecil

( Nusa Tenggara),  Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, Provinsi Kalimantan

d. Perubahan Fungsi KNIP

Dalam Persidangan Komite Nasional  Indonesia Pusat (KNIP) di Jakarta tanggal 16

Oktober  1945,  Sutan  Sjahrir  diminta  duduk  sebagai  Ketua  Badan  Pekerja  KNIP. Sebagian besar anggota KNIP mengusulkan perubahan   fungsi KNIP   dari hanya sebagai pembantu presiden menjadi lembaga legislatif. Hal itu didukung Moh. Hatta yang menerbitkan  Maklumat Presiden tanggal 16 Oktober 1945 tentang pemberian kekuasaan legislatif kepada KNIP. Bersama Presiden, KNIP juga ditetapkan   ikut menetapkan Garis Garis Besar Hakuan Negara.

e. Perkembangan Keragaman Ideologi dan Partai Politik

Salah  satu    keputusan    sidang  PPKI pada tanggal 22 Agustus  1945  adalah dibentuknya Partai       Nasional Indonesia (PNI)  Partai ini diharapkan sebagai wadah      persatuan dan pembinaan   berpolitik   bagi rakyat Indonesia.      Pembentukan partai tunggal dengan menetapkan Partai Nasional Indonesia (PNI)  sebagai satu satunya  partai  politik  di  Indonesia,

menimbulkan  kritikan  dan reaksi keras dari berbagai pihak  karena menimbulkan kesan adanya partai tunggal. Dalam hal pembinaan kehidupan yang demokratis, BP KNIP mengusulkan   perlu dibentuknya   partai partai politik. Setelah pembatalan partai tunggal, pemerintah merealisasikan pembentukan   partai partai politik di Indonesia     dengan  dikeluarkannya  maklumat  No.  X  yang     isinya  antara  lain pemerintah memberi kesempatan pendirian partai partai politik dan ditandatangani oleh wakil presiden   Drs. Moh. Hatta pada tanggal 3 November   1945.     Dengan dikeluarkannya maklumat   No. X itu   menunjukkan bahwa negara RI   yang baru berdiri itu adalah  merupakan sebuah negara Demokrasi. Setelah keluar maklumat pemerintah tersebut, selanjutnya bermunculan  partai partai  dengan berbagai latar belakang dan ideologi.

Perlu kalian ketahui bahwa sistem multi partai di Indonesia diawali dengan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, setelah mempertimbangkan usulan dari Badan Pekerja. Pemerintah pada awal pendirian partai-partai politik menyatakan bahwa pembentukan partai-partai politik dan organisasi politik bertujuan untuk memperkuat perjuangan revolusi. Maklumat itu kemudian memunculkan partai-partai baru.

f.   Perubahan Sistem Presidensial ke Parlementer

Negara Indonesia telah terbentuk, Alat kelengkapan negara   dan lembaga pemerintahan daerahpun telah terbentuk. Namun permasalahan bangsa Indonesia belum selesai. Para pemimpin bangsa berjuang    untuk memilih sistem pemerintahan yang paling cocok untuk bangsa Indoensia.

Sjahrir kemudian  mengajukan Maklumat KNIP No. 5  tanggal 11 November  1945 yang isinya  pembentukan kabinet  yang bekerja  kolektif  yang dipimpin perdana menteri . Perdana Menteri ditunjuk oleh kepala negara. Format itu disetujui oleh Presiden Soekarno. Akhirnya pada tanggal 14 November 1945 terbentuk kabinet RI dengan    Sutan  Sjahrir    sebagai  perdana  menter.    Dari  sinilah  Indonesia mulai mengubah sistem pemerintahan dari Presidensial ke Parlementer yang diawali dengan Kabinet Syahrir.

 

g.  Perpindahan Ibu Kota Negara

Sampai dengan awal tahun 1946, keadaan ibukota negara sudah semakin kacau, pemerintah terus didesak dan diteror oleh kekuasaan asing.   Oleh karena itu pemerintah merencanakan  untuk memindahkan ibu kota  negara ke luar Jakarta. Akhirnya Ibu Kota   pindah ke Yogyakarta pada tanggal 14 Januari 1946.

Pemilihan kota Yogyakarta sebagai ibu kota  dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Terdapat markas besar tentara
2. Di Yogyakarta tidak dijumpai kekuatan sekutu sehingga siapapun leluasa menunjukkan dan menyebarluaskan pernyataan kemerdekaan.
3. Terdapat lascar Hisbullah Sabilillah dan Laskar Mataram Pimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
4. Yogyakarta mampu menjamin pelaksanaan perjuangan, baik secara diplomasi maupun dengan bersenjata.
5. Letak Yogyakarta dekat dengan Semarang dan Surakarta. Jika ada suatu ancaman, kekuatan kedua kota tersebut dapat digerakkan.

Presiden Soekarno dan Moh. Hatta bersama dengan beberapa menteri pindah ke Yogyakarta, sementara perdana menteri Sutan Sjahrir masih berkedudukan di Jakarta untuk mengadakan hubungan dengan dunia internasional.

h.  Konflik Indonesia – Belanda hingga Pengakuan Kedaulatan.

Perjuangan bangsa Indonesai setelah Proklamasi kemerdekaan dikumandangkan ternyata belum selesai.   Bangsa Indonesia harus berhadapan dengan bangsa Belanda yang berusaha untuk kembali ke Wilayah RI. Kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi NICA   (Belanda) menimbulkan perlawanan   rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Selama kurang lebih satu tahun Inggris sebagai bagian dari tentara Sekutu  telah berhasil menduduki beberapa kota dan daerah kemudian diserahkan kepada  Belanda berdasakan kesepakatan dalam Civil Affair Agreement. Untuk mendapatkan kembali daerah daerah yang diduduki,   Bangsa Indonesia menempuh jalan peperangan dan perundingan.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui :

1) Perundingan Linggajati

2) Menghadapi Agresi Miter Belanda 1

3) Perundingan Renville

4) Menghadapi Agresi Militer Belanda II

5) Perundingan Room Roijen

6) Melaksanakan Konferensi Inter Indonesia sebelum mengikuti KMB

7) Mengikuti Konferensi Meja Bundar (KMB)

Konferensi Meja Bundar (KMB) dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2

November 1949 di Den Haag (Belanda). KMB digelar setelah Belanda dan Indonesia melewati beberapa jalur diplomasi sebelumnya. Beberapa jalur diplomasi yang dilakukan   oleh   Belanda   dan   Indonesia   diantaranya   perundingan   Linggajati,  perjanjian Renville, juga perjanjian Roem-Roijen. Dalam rangka mempercepat penyerahan kedaulatan, pemerintah Indonesia yang kala itu diasingkan di Bangka, bersedia mengikuti KMB. Pada tanggal 2 November 1949, persetujuan KMB berhasil ditandatangani.

Pada akhir Desember 1949, Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) , Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Naskah pengakuan kedaulatan ditanda tangani di dua tempat yaitu di negeri Belanda dan di Indonesia.

Pada tanggal 27 Desember 1949, diadakanlah penandatanganan pengakuan kedaulatan di negeri Belanda. Pihak Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem  Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. AM . J.A Sassen. Sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta.

Pada waktu yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tertinggi Mahkota AH.J. Lovink menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Penandatangan  ini  menegaskan  kedaulatan  Indonesia.  Bentuk  negara  Indonesia  pun berubah menjadi negara serikat yakni Republik Indonesia Serikat (RIS). 

i. Berdirinya Republik Indonesia Serikat

Republik  Indonesia  (RIS)  lahir  atas  hasil  konferensi  Meja  Bundar  (KMB)  yang dilaksanakan  di  Den  Haag  pada  tanggal  2  November  1949.  Pada  saat  itu  Republik

Indonesia Serikat (RIS) terbagi kedalam 7 negara bagian dan 9   satuan kenegaraan yang kemudian memisahkan masing-masing kekuasaan daerah. Republik Indonesia Serikat

(RIS) yang berbentuk negara federal memecah belah persatuan bangsa. Pembentukan negara-negara bagian yang disebut sebagai negara-negara boneka sebenarnya hanyalah siasat Belanda untuk menghancurkan kembali Republik Indonesia, namun negara-negara boneka yang pada awalnya dibentuk untuk melemahkan kekuatan Republik Indonesia justru berbalik arah dan menginginkan Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali ke NKRI. 

7 negara bagian RIS:

1.     Negara Republik Indonesia (RI)

2.     Negara Indonesia Timur (NIT)

3. Negara Pasundan (distrik federal Jakarta)

4.     Negara Jawa Timur

5.     Negara Madura

6.     Negara Sumatra Timur (NST)

7.     Negara Sumatra Selatan (NSS).

 

9 Satuan kenegaraan :

1.  Jawa Tengah

2.  Kalimantan Barat

3.  Dayak Besar

4.  Daerah Banjar

5.  Kalimantan Tenggara

6.  Kalimantan Timur

7.  Bangka

8.  Belitung

9.  Riau 

j.Pembubaran RIS dan Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pada Januari 1950 munculah gagasan untuk pembubaran RIS  dan hal tersebut disikapi positif oleh negara-negara bagian termasuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Sayangnya untuk kembali ke NKRI tidak semudah membalikan telapak tangan, pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) beserta parlemen-parlemen      yang      ada  didalamnya tidak memiliki hak dan wewenang untuk membubarkanya karena untuk merubah bentuk sebuah negara memerlukan Presiden    Soekarno    menyampaikan    pidato    kenegaraan    pada peringatan 5 tahun kemerdekaan RI di halaman Istana Merdeka pada 17 Agustus 1950.(Arsip KOMPAS)  undang-undang  dan  tidak  bertentangan  dengan  bentuk  negara  sebelumnya  yaitu Republik Indonesia Serikat (RIS). Maka dari itu dibentuklah sebuah Rancangan Undang- undang (RUU) yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Serikat (RIS) tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan yang menjadi uu darurat nomor 11 tahun 1950 yang kemudian menjadi dasar hukum penggabungan negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS).

Setelah  terbentuknya  UU  darurat,  hampir  semua  negara-negara  bagian  yang dipelopori oleh Negara Madura dan Negara Jawa Timur telah bergabung ke Republik

Indonesia kecuali bagian barat dan sumatra timur. Walaupun pada awalnya dua negara

tersebut menolak untuk bergabung kembali ke Republik Indonesia namun pada akhirnya bergabung kembali atas usaha pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) mengajak kedua negara bagian tersebut bergabung kembali ke NKRI dengan pemberian mandat oleh Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur kepada Moehammad Hatta untuk membentuk NKRI.

Pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) berlanjut diawalinya konferensi bersama antara pemerintah Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia dan Negara Indonesia Timur yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1950 untuk pertama kalinya.

▪ Kemudian konferensi kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Mei     1950 yang menyetujui bahwa pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) dan pembentukan Negara Kesatuan

Republik  Indonesia  (NKRI)  yang  sesuai  dengan  proklamasi  kemerdekaan  Republik

Indonesia pada 17 Agustus 1945. Konferensi kedua tersebut tidak hanya menghasilkan keputusan setuju atas pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tapi juga  membentuk  panitia pembentuk           Undang- undang  Negara  Kesatuan atau   kita   kenal sebgai Undang-Undang       Dasar Sementara   1950   (UUDS 1950).       Kurang       dari delapan bulan       masa berlakunya,  RIS  berhasil dikalahkan oleh semangat persatuan bangsa Indonesia.

k.  Politik Luar Negeri

Pada  awal  kemerdekaan,  politik  luar  negeri  Indonesia  difokuskan  pada  bagaimana memperoleh    pengakuan    dari    negara    lain    atas    kemerdekaannnya Kemudian mencetuskan politik BEBAS AKTIF.

Perkembangan Kehidupan Ekonomi pada Awal Kemerdekaaan

a.  Kondisi Ekonomi Indonesia Awal Kemerdekaan

Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Latar belakang keadaan yang kacau tersebut disebabkan karena :

• Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum   ada   pejabat   khusus   yang   bertugas   untuk   menangani   perekonomian Indonesia.
• Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang mantap.
• Kehidupan   ekonomi   saat   pendudukan   Jepang  memang   sudah   buruk  akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang membuat pemerintah baru Indonesia agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan.
• Kondisi  keamanan  dalam  negeri  sendiri  tidak  stabil  akibat  sering  terjadinya pergantian kabinet, dimana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi.
• Politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional.Belanda masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih terus melakukan pergolakan politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. 

b. Faktor- faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950 adalah sebagai berikut :

1.  Terjadi Inflasi yang sangat tinggi Inflasi tersebut dapat terjadi disebabkan karena :

• Beredarnya  mata  uang  Jepang  di  masyarakat  dalam  jumlah  yang  tak terkendali (pada bulan Agustus 1945 mencapai 1,6 Milyar yang beredar di Jawa sedangkan secara umum uang yang beredar di masyarakat mencapai 4 milyar).
• Beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan Sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya untuk biaya operasi dan gaji pegawai yang jumlahnya mencapai 2,3 milyar.
• Republik  Indonesia  sendiri  belum  memiliki  mata  uang  sendiri  sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku.

Inflasi terjadi karena di satu sisi tidak terkendalinya peredaran uang yang dikeluarkan  pemerintah  Jepang  dan    beredarnya  mata  uang  cadangan  yang dikeluarkan oleh sekutu sementara RI belum memiliki mata uang sendiri, di sisi lain   ketersediaan   barang   menipis   bahkan   langka   di   beberapa   daerah. Kelangkaan ini terjadi akibat adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Uang Jepang yang beredar sangat tinggi sedangkan kemampuan ekonomi untuk menyerap uang tersebut masih sangat rendah.

Karena inflasi ini kelompok yang paling menderita adalah para petani sebab pada masa pendudukan Jepang petani merupakan produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang. Hasil pertanian mereka tidak dapat dijual, sementara nilai tukar mata uang yang mereka miliki sangat rendah.

Pemerintah Indonesia yang baru saja berdiri tidak mampu mengendalikan dan menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut sebab Indonesia belum memiliki mata uang baru sebagai penggantinya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk sementara waktu menyatakan ada 3 mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu:

▪ Mata uang De Javasche Bank

▪ Mata uang pemerintah Hindia Belanda

▪ Mata uang pendudukan Jepang

Keadaan tersebut diperparah dengan diberlakukannya uang NICA di daerah yang diduduki sekutu   pada   tanggal   6   Maret 1946 oleh Panglima AFNEI yang baru     (Letnan     Jenderal     Sir Montagu  Stopford).  Uang  NICA ini dimaksudkan untuk menggantikan uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun saat itu. Upaya sekutu tersebut merupakan salah satu bentuk pelangaran kesepakatan yaitu bahwa selama belum ada penyelesaian   politik   mengenai

status  Indonesia,  maka  tidak  ada  mata  uang  baru.  Karena  tindakan  sekutu tersebut maka pemerintah Indonesiapun mengeluarkan uang kertas baru yaitu

Oeang Republik Indonesia (ORI)sebagai pengganti uang Jepang. 

2.  Adanya Blokade ekonomi dari Belanda

Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup (memblokir) pintu keluar- masuk perdagangan RI terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945. Adapun alasan dari pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah :

• Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
• Mencegah  keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.
• Mencegah   /   melindungi   bangsa   Indonesia   dari   tindakan-tindakan   yang dilakukan oleh bangsa lain.

Dengan adanya blokade tersebut menyebabkan:

• Barang-barang ekspor RI terlambat terkirim.
• Barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat di ekspor bahkan banyak barang-barang ekspor Indonesia yang dibumi hanguskan.
• Indonesia kekurangan barang-barang import yang sangat dibutuhkan.
• Inflasi semakin tak terkendali sehingga rakyat menjadi gelisah.

Tujuan/harapan Belanda dengan blokade ini adalah:

• Agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan
• Agar terjadi kerusuhan sosial karena rakyat tidak percaya kepada pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Belanda dapat dengan mudah mengembalikan eksistensinya.
• Untuk menekan Indonesia dengan harapan bisa dikuasai kembali oleh Belanda

 

3. Kekosongan Kas Negara

Kas Negara mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnya belum ada sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari bidang pertanian inilah pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk.

Upaya Pemerintah mengatasi masalah Ekonomi

1.  Mengatasi Blokade Ekonomi Belanda (Nica)

Upaya  pemerintah  untuk keluar dari masalah blokade  tersebut adalah  sebagai berikut :

a)    Usaha bersifat politis, yaitu Diplomasi Beras ke India

Pemerintah  Indonesia  bersedia  untuk  membantu  pemerintah  India  yang sedang ditimpa bahaya kelaparan dengan mengirimkan 500.000 ton beras dengan harga sangat rendah. Pemerintah melakukan hal ini sebab akibat blokade oleh Belanda  maka  hasil  panen  Indonesia  yang  melimpah  tidak  dapat  dijual  keluar negeri sehingga pemerintah berani memperkirakan bahwa pada pada musim panen 1946 akan diperoleh suplai hasil panen sebesar 200.000 sampai 400.000 ton.

Sebagai imbalannya pemerintah India bersedia mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia pada saat itu. Saat itu Indonesia tidak memikirkan harga karena yang penting adalah dukungan dari negara lain yang sangat diperlukan dalam perjuangan diplomatik dalam forum internasional. Adapun keuntungan  politis yang  diperoleh  Indonesia  dengan  adanya  kerjasama dengan India ini adalah Indonesia mendapatkan dukungan aktif dari India secara diplomatik atas perjuangan Indonesia di forum internasional.

b) Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri

Membuka hubungan dagang langsung ke luar negeri dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Usaha tersebut antara lain :

Mengadakan kontak dagang dengan perusahaan swasta Amerika (Isbrantsen Inc.). Tujuan  dari  kontak  ini  adalah  membuka  jalur  diplomatis  ke  berbagai  negara. Dimana usaha tersebut dirintis oleh BTC (Banking and Trading Corporation) atau Perseroan Bank dan Perdagangan, suatu badan perdagangan semi-pemerintah yang membantu usaha ekonomi pemerintah, dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo dan Ong Eng Die. Hasil transaksi pertama dari kerjasama tersebut adalah Amerika bersedia membeli barang-barang ekspor Indonesia seperti gula, karet, teh, dan lain- lain. Tetapi selanjutnya kapal Amerika yang mengangkut barang pesanan RI dan akan memuat barang ekspor dari RI dicegat dan seluruh muatannya disita oleh kapal Angkatan Laut Belanda.

Karena blokade Belanda di Jawa terlalu kuat maka usaha diarahkan untuk menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera dengan tujuan Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut dilakukan sejak 1946 sampai akhir masa perang kemerdekaan. Pelaksanaan ini dibantu oleh Angkatan laut RI serta pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Karena perairan di Sumatra sangatlah luas, maka pihak Belanda tidak mampu melakukan pengawasan secara ketat. Hasilnya Indonesia berhasil menyelundupkan karet yang mencapai puluhan ribu ton dari Sumatera ke luar negeri, terutama ke Singapura. Dan Indonesia berhasil memperoleh senjata , obat-obatan dan barang-barang lain yang dibutuhkan.

Pemerintah RI pada 1947 membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesian  Office (Indoff). Secara resmi  badan ini  merupakan badan yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melakukan perdagangan barter. Diharapkan dengan upaya ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Selain itu juga berperan sebagai perantara dengan pedagang Singapura dan mengusahakan pengadaan kapal-kapal yang diperlukan.

Dibentuk perwakilan kemetrian pertahanan di luar negeri yaitu Kementrian Pertahanan Urusan Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Tugas pokok badan ini adalah membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang.

Kebijakan Pemerintahan Menghadapi Buruknya Kondisi Ekonomi Indonesia

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonominya mulai dilakukan sejak Februari 1946, adalah sebagai berikut.

a)    Konferensi Ekonomi Februari 1946

Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggungjawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa, yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran (Darmawan Mangunkusumo). Tujuan Konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah  ekonomi yang mendesak, seperti : Masalah produksi dan distribusi makanan. Tercapai kesepakatan bahwa sistem autarki lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi perang Jepang, secara berangsur-angsur akan dihapukan dan diganti dengan sistem desentralisasi.

Masalah sandang : Disepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM) yang bertujuan untuk mengatasi kesengsaraan rakyat Indonesia. Badan ini dipimpin oleh Sudarsono dibawah  pengawasan  Kementrian Kemakmuran. BPPM dapat dianggap  sebagai awal dari terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog). Sementara itu tujuan dibentuk Bulog (Februari 1946) untuk melarang pengiriman bahan makanan antar karisidenan Status dan Administrasi perkebunan-perkebunan :

Keputusannya adalah semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan sistem sentralisasi di bawah kementrian Kemakmuran. Sehingga diharapkan pendapatan negara dapat bertambah secara signifikan dengan nasionalisasi pabrik gula dan perkebunan tebu.

Konferensi kedua di Solo, 6 Mei 1946 membahas mengenai masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan   alokasi   tenaga   manusia.   Wapres   Moh.   Hatta   mengusulkan   mengenai rehabilitasi pabrik gula, dimana gula merupakan bahan ekspor penting sehingga harus dikuasai oleh negara. Untuk merealisasikan keinginan tersebut maka pada 6 Juni 1946 dibentuk Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

b)    Pinjaman Nasional

Program ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan (Surachman) dengan persetujuan

BP-KNIP. Untuk mendukung program tersebut maka dibuat Bank Tabungan Pos, bank  ini  berguna  untuk  penyaluran  pinjaman  nasional  untuk  meningkatkan

kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintahan. Selain itu, pemerintah

juga menunjuk rumah gadai untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jangka waktu pengembalian selama 40 tahun. Tujuannya untuk mengumpulkan dana masyarakat bagi kepentingan perjuangan, sekaligus untuk menanamkan kepercayaan rakyat pada pemerintah RI.

Rakyat dapat meminjam jika rakyat mau menyetor uang ke Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian. Usaha ini mendapat respon yang besar dari rakyat terbukti dengan besar pinjaman yang ditawarkan pada bulan Juli 1946 sebesar Rp.

1.000.000.000,00, pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah Rp.

500.000.000,00. Kesuksesan yang dicapai menunjukkan besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah RI.

c) Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari

1947.

Badan ini dibentuk atas usul dari menetri kemakmuran AK. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun yang akhirnya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.

Inti rencana ini adalah agar Indonesia membuka diri terhadap penanaman modal asing dan melakukan pinjaman baik ke dalam maupun ke luar negeri.

Untuk membiayai rencana pembangunan ekonomi tersebut pemerintah membuka

diri terhadap penanaman modal asing, mengerahkan dana masyarakat melalui pinjaman nasional, melalui tabungan masyarakat, serta melibatkan badan-badan swasta dalam pembangunan ekonomi. Dan untuk menampung dana tersebut dibentuk Bank Pembangunan. Perusahaan patungan (merger) diperkenankan berdiri sementara itu tanah partikelir dihapuskan. 

Perkembangannya April 1947 badan ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang bertugas mempelajari, mengumpulkan data, dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam rangka melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Rencana tersebut belum berhasil dilaksanakan dengan baik karena situasi politik dan militer yang tidak memungkinkan, yaitu Agresi Militer Belanda I dan Perjanjian Linggarjati yang menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia yang memiliki potensi ekonomi jatuh ke tangan Belanda dan yang tersisa sebagian besar tergolong sebagai daerah miskin dan berpenduduk padat (Sumatera dan Jawa). Hal tersebut ditambah dengan adanya Pemberontakan PKI dan Agresi mIliter Belanda II yang mengakibatkan kesulitan ekonomi semakin memuncak.

d) Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, selain meningkatkan efisiensi. Rasionalisasi meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Sejumlah angkatan perang dikurangi secara drastis untuk mengurangi beban negara di bidang ekonomi dan meningkatkan effisiensi angkatan perang dengan menyalurkan para bekas prajurit pada bidang-bidang produktif dan diurus oleh kementrian Pembangunan dan Pemuda. Rasionalisasi yang diusulkan oleh Mohammad Hatta diikuti dengan intensifikasi pertanian, penanaman bibit unggul, dan peningkatan peternakan.

e) Rencana Kasimo (Kasimo Plan)

Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J.Kasimo. Program ini berupa Rencana Produksi Tiga tahun (1948-1950) mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Inti dari Kasimo Plan adalah  untuk  meningkatkan  kehidupan  rakyat  dengan  menigkatkan  produksi bahan pangan. Rencana Kasimo ini adalah :

•  Menanami tanah kosong (tidak terurus) di Sumatera Timur seluas 281.277 HA

•  Melakukan intensifikasi di Jawa dengan menanam bibit unggul

•  Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan.

•  Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit

•  Transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun.

f)  Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)

Organisasi yang dipimpin B.R Motik ini bertujuan untuk :

•  Menggiatkan  kembali  partisipasi  pengusaha  swasta,  agar  pengusaha  swasta memperkuat persatuan dan mengembangkan perekonomian nasional.

•  Menggalang dan Melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia.

Meskipun usaha PTE didukung pemerintah dan melibatkan dukungan dari pemerintah daerah namun perkembangannya PTE tidak dapat berjalan baik dan

hanya   mampu   didirikan  Bank   PTE   di   Yogyakarta   dengan   modal   awal  Rp.

5.000.000,00. Kegiatan ini semakin mengalami kemunduran akibat Agresi Militer

Belanda. Selain PTE, perdagangan swasta lainnya juga membantu usaha ekonomi pemerintah   adalah Banking   and   Trading   Corporation (Perseroan   Bank   dan Perdagangan). Mengaktifkan kembali Gabungan Perusahaan Perindustrian dan Perusahaan Penting, Pusat Tembakau Indonesia, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA) dalam rangka memperbaiki ekonomi Indonesia.

g) Oeang Republik Indonesia (ORI) 

Melarang digunakan mata uang NICA dan yang lainnya serta hanya  boleh  menggunakan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan

UU No. 17 tahun 1946 yang dikeluarkan    pada    tanggal 1 Oktober 1946.         Mengenai pertukaran uang Rupiah Jepang diatur  berdasarkan  UU  No.  19 tahun 1946 tanggal 25 Oktober 1946.

Tanggal 25 Oktober selanjutnya dijadikan sebagai       hari keuangan. Adapun kebijakan penyetaraan mata uang adalah sebagai berikut.

a.     Di Jawa, Lima puluh rupiah (Rp. 50,00) uang Jepang disamakan dengan satu rupiah (Rp. 100,00) ORI dengan perbandingan 1:5.

b.  Di Luar Jawa dan Madura, Seratus rupiah (Rp. 100,00) uang Jepang sama dengan satu rupiah(Rp. 1,00) ORI dengan perbandingan 1:10.

c.     Setiap  sepuluh  rupiah  (Rp.  10,00)  ORI  bernilai  sama  dengan  emas  murni seberat 5 gram.

Mengenai pengaturan nilai tukar uang ORI dengan valuta asing (nilai kurs mata uang ORI di pasar valuta asing) sebenarnya dipegang oleh Bank Negara yang sebelumnya telah dirintis bentuk prototipenya yaitu dengan pembentukan Bank Rakyat Indonesia (Shomin Ginko). Namun tugas tersebut pada akhirnya dijalankan oleh Bank Negara Indonesia (Bank Negara Indonesia 1946) yang dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo. Bank ini merupakan bank umum milik pemerintah yang tujuan awal didirikannya adalah untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan.

BNI didirikan pada 1 November 1946. Meskipun begitu usaha pemerintah untuk menjadikan ORI sebagai satu-satunya mata uang nasional tidak tercapai karena terpecah-pecahnya wilayah RI akibat perundingan Indonesia- Belanda. Sehingga di beberapa daerah mengeluarkan mata uang sendiri, yang berbeda dengan ORI, seperti URIPS (Uang Republik Propinsi Sumatera) di Sumatera, URIBA (Uang Republik Indonesia Baru) di Aceh, URIDAB (Uang Republik Indonesia Banten) di Banten dan Palembang. Upaya-upaya pemerintah Indonesia tersebut dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia meskipun Belanda masih belum pergi dari Indonesia.

Kalian sudah memahami  kondisi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan? Semoga apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan politik dan ekonomi bangsa Indonesia menginspirasi kalian jika nanti menjadi seorang peminpin dalam mengambil kebijakan kebijakan untuk membuat kehidupan Indonesia menjadi lebih baik.