1. Kebijakan dalam Bidang Ekonomi
Kondisi perekonomian pada awal berdirinya republik indonesia masih kacau. Hal ini disebabkan karena indonesia yang baru saja merdeka belum mempunyai pemerintahan yang baik. Sebagai negara baru, indonesia belum mempunyai sistem yang baik untuk mengatur kegiatan perekonomian. Hal ini diperparah dengan memburuknya kondisi keamanan dalam negeri.
Beberapa faktor yang menyebabkan kemerosotan ekonomi indonesia pada mas awal kemerdekaan adalah adanya inflasi pada masa awal kemerdekaan indonesia disebabkan oleh beberapa hal yang meliputi :
a. Beredarnya mata uang jepang dalam jumlah besar.
b. Beredarnya mata uang lain di Indonesia, yaitu mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan sekutu atau belanda.
Pemerintah republik indonesia belum memiliki mata uang sendiri sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan jepang dan sekutu tidak berlaku.
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi memburuknya kondisi ekonomi adalah sebagai berikut :
a. Menghadapi blokade Belanda
Pada awal kemerdekaan, kehidupan ekonomi Indonesia masih sangat kacau. Terjadi inflasi yang parah yang disebabkan oleh beredarnya mata uang Jepang yang tidak terkendali. Selain itu, adanya blokade dari pihak Belanda semakin menyulitkan ekonomi Indonesia. Dengan adanya blokade tersebut, barang-barang dari RI tidak dapat diekspor. Belanda berharap terjadi kegelisahan sosial, inflasi yang tinggi, dan kelangkaan bahan-bahan kebutuhan rakyat.
Pemerintah RI berusaha untuk menebus blokade Belanda tersebut. Upaya politis yang dilakukan adalah pemberian bantuan beras kepada India sebanyak 5000 ton karena negara tersebut sedang ditimpa bahaya kelaparan. Sebagai imbalannya, pemerintah Indonesia akan menerima bahan pakaian yang dibutuhkan oleh rakyat. Pemberian bantuan beras ini menunjukkan adanya solidaritas antara sesama bangsa Asia yang pernah dijajah oleh bangsa asing. Antara Indonesia dan India kemudian tumbuh sikap saling membantu. Negara India terlibat secara aktif dalam perjuangan diplomasi Indonesia dalam forum internasional.
b. Penyelenggaraan Konferensi Ekonomi Indonesia
Dalam menanggulangi masalah ekonomi perintah RI juga menempuh tindakan yang bersifat konseptual. Usaha-usaha tersebut direalisasikan oleh pemerintah pada bulan Februari 1946 dengan diselenggarakannya Konferensi Ekonomi Indonesia yang pertama. Adapun tujuan konferensi tersebut adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi negara yang bersifat yang mendesak yang antara lain masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta masalah status dan administrasi pengelolaan perkebunan-perkebunan. Konferensi Ekonomi ke-2 diselenggarakan di Kota Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Konferensi ini memiliki ruang lingkup lebih luas. Masalah yang dibahas adalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga kerja.
c. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi
Setelah diadakannya konferensi ekonomi ke-2, pemerintah tetap berusaha memecahkan masalah ekonomi nasional. Atas inisiatif Menteri Kemakmuran, A.K. Gani maka tanggal 19 Januari 1917 dibentuk Badan Perancang Ekonomi. Badan ini merupakan badan yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun. Selain itu, badan ini juga bertugas untuk mengkoordinasi dan merestrukturisasi semua cabang produksi dalam bentuk badan hukum seperti yang dilakukan pada BPPGN dan PPN. Sesudah Badan Perancang Ekonomi bersidang, Menteri A.K. Gani kemudian mengumumkan rancangan pemerintahan tentang Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.
d. Pelaksanaan Rencana Kasimo
Karena perekonomian Indonesia sangat bergantung pada produksi pertanian, maka bidang ini dijalankan kembali. Oleh Menteri Urusan Bahan Makanan Kasimo diturunkan Rencana Produksi Tiga Tahun (1948-1950), yang lebih terkenal dengan nama Kasimo Plan. Kasimo Plan adalah usaha swasembada pangan dengan petunjuk pelaksanaan yang prkatis. Isi dari Kasimo Plan antara lain:
· Menanami tanah kosong (tidak terurus) di Sumatera Timur seluas 287.277 hektare.
· Melakukan intensifikasi pertanian di Jawa dengan menanam bibit unggul.
· Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan.
· Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit.
· Pelaksanaan transmigrasi bagi penduduk Jawa.
2. Kebijakan dalam Bidang Politik
Perkembangan situasi politik dan kenegaraan indonesia pada awal kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh pembentukan KNIP serta dikeluarkannya Maklumat Politik 3 November 1945 oleh wakil presiden mohammad hatta. Isi maklumat tersebut menekankan pada pentingnya kemunculan partai-partai politik di Indonesia.
Beberapa kebijakan pemerintah dalam bidang politik pada masa awal kemerdekaaan indonesia adalah :
a. Pembentukan KNIP
Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama. Sidang ini menghasilkan beberapa keputusan yaitu:
1. Mengesahkan UUD yang kemudian dikenal dengan UUD 1945.
2. Memilih presiden dan wakil presiden
3. Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu presiden selama majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat) belum terbentuk.
Pada sidang PPKI ke-2 tanggal 19 agustus 1945, diputuskan beberapa hal yaitu:
1. Pembentukan Komite Nasional (Daerah)
2. Merancang pembentukan 12 departemen dan 4 menteri agama negara yaitu, Wachid Hasyim, M. Amir, R. Otto Iskandardinata dan R.M. Sartono
3. Menetapkan wilayah republik indonesia terdiri atas 8 provinsi
Pada sidang PPKI ke-3 tanggal 22 agustus 1945, presiden soekarno mengumumkan pembentukan 3 badan baru, yaitu:
1. Komite Nasional Indonesia terdiri atas Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diketuai oleh Mr. Kasman.
2. Pembentukan Partai Nasional Indonesia.
3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat.
b. Pendirian Partai-Partai Politik
Berdasarkan Maklumat Pemerintah No. 3 tanggal 3 November 1945 tentang anjuran pembentukan partai-partai politik. Partai-partai tersebut adalah sebagai berikut:
1) Partai Nasional Indonesia (PNI)
2) Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
3) Partai Komunis Indonesia (PKI)
4) Partai Buruh Indonesia (PBI)
5) Partai Rakyat Jelata (PRJ/Murba)
6) Partai Sosialis Indonesia (Parsi/PSI)
7) Persatuan Rakyat Marhaen(Permai)
8) Partai Rakyat Sosialis (Paras)
9) Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
10) Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI).
c. Pemindahan Ibukota RI Ke Yogyakarta
Menjelang akhir tahun 1945 keamanan kota Jakarta semakin memburuk tentara Belanda semakin merajalela dan berbagai aksi teror meningkat. Mengingat situasi yang semakin memburuk, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta pada tanggal 4 Januari 1946 memutuskan pindah ke Yogyakarta yang kemudian dijadikan sebagai Ibu Kota Negara RI.
d. Pelaksanaan konferensi Meja Bundar
Pada tanggal 23 Agustus 1949, KMB dilaksanakan. Delegasi Indonesia diketuai oleh Moh.Hatta, delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dan delegasi Belanda diketuai oleh Mr. Van Maarseveen. Sebagai penengah adalah UNCI diwakili oleh Chrichley (Australia).
Dalam perundingan tersebut, dicapai kesepakatan antara lain :
1) Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat.
2) Dibentuk Uni Indonesia Belanda.
3) RIS mengembalikan hak milik Belanda memberikan izin baru terhadap perusahaan Belanda di Indonesia.
4) RIS membayar hutang-hutang pemerintah Hindia-Belanda.
5) Irian Barat ditunda penyelesaiannya dalam jangka waktu 1 tahun kemudian.
6) Dengan disetujuinya hasil-hasil KMB, maka terbentuklah RIS.
3. Kebijakan dalam Bidang Militer
Pada awal kemerdekaan Indonesia, bentuk perjuangan yang diambil oleh Pimpinan Nasional adalah menekankan pada cara diplomasi untuk mendapatkan simpati dan memperoleh pengakuan Dunia Internasional.
Kebijakan itu diambil berdasarkan pertimbangan politik, bahwa pembentukan Tentara Nasional pada saat itu akan mengundang serangan Tentara Serikat dan Jepang. Diperkirakan kekuatan nasional belum mampu menghadapi semua itu. Oleh sebab itu pemerintah belum mau membentuk tentara nasional, yang dibentuknya Badan Keamanan Rakyat, suatu organisasi lokal yang ditugasi memelihara keamanan dilingkungan masing-masing.
Pertempuran bersenjata yang terjadi diseluruh Indonesia menyadarkan pemerintah Republik Indonesia bahwa adanya tentara nasional sangat diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa Indonesia dari kekuatan kaum kolonial, oleh karena itulah pemerintah bertekad bahwa kehadiran tentara sangat diperlukan.
Maka pada tanggal 5 Oktober 1945 dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan menunjuk Supriyadi (Pimpinan Pemberontakan PETA) di Blitar ditunjuk sebagai Panglima Tertinggi TKR, sedangkan Kepala Staf Umum adalah Oerip Soemahardjo.
Pada bulan November 1945 diadakan konferensi tingkat tinggi TKR untuk mencarai pengganti Supriyadi. Akhirnya terpilih Kolonel Soedirman (Panglima Devisi V/Banyumas, sedangkan Oerip Soemahardjo tetap sebagai Kepala Staf TKR. Pada tanggal 18 Desember 1945 kolonel Soedirman dilantik sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Letnan Jendral.
Pada bulan Januari 1946 TKR diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat kemudian diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Didaerah-daerah pembentukan TRI dilakukan secara spontan tanpa rencana yang matang, tanpa bimbingan dan peralatan dari pemerintah. Oleh karena itu anggota TRI masih merasa sebagai pejuang walaupun menjadi militer.
Pada tanggal 26 Pebruari dilakukan penyempurnaan organisasi TRI dengan melakukan pengurangan jumlah Devisi. Dari 10 Devisi di Jawa menjadi 7 Devisi, sedangkan di Sumatera dari 6 Divisi menjadi 4 Divisi. Tanggal 5 Mei 1947, TRI dan laskar-laskar perjuangan rakyat dipersatukan dalam satu wadah, maka pada tanggal 3 Juni 1947 disahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibawah Pimpinan Panglima Besar Jendral Soedirman.
Posting Komentar