Disintegrasi adalah
pemisahan dan dapat diartikan sebagai ancaman akan bercerainya suatu bangsa.
Pada awal-awal kemerdekaan, Indonesia telah menghadapi ancaman disintegrasi
diantaranya adalah Pemberontakan PKI Madiun, Pemberontakan DI/TII Jawa Barat,
Pemberontakan DI/TII Jawa Tengah, Pemberontakan DI/TII Sulawesi Selatan,
Pemberontakan DI/TII Aceh, Pemberontakan DI/TII Kalimantan Selatan, Pemberontakan
Andi Azis, Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Pemberontakan Republik Maluku
Selatan (RMS), Pemberontakan PRRI di Sumatra Utara, Pemberontakan Permesta dan
Pemberontakan G30 S/PKI.
Walaupun sudah menjadi negara yang dinyatakan merdeka, Indonesia mengalami
banyak sekali pemberontakan dari bangsa dan rakyatnya sendiri. Sebagai negara
yang masih muda, pada saat itu Indonesia tidak luput dari berbagai masalah,
termasuk pemberontakan. Hal yang menjadi pemicunya adalah perbedaan ideologi,
perbedaan kepentingan dan perbedaan pendapat sehingga terlahir berbagai gerakan
yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Untuk memberantas semua pemberontakan
tersebut, pemerintah pada masa itu telah melakukan berbagai upaya, mulai dari
melakukan pendekatan dengan bermusyawarah hingga menetapkan gerakan operasi militer bahkan
dalam operasi pemberantasan tersebut mereka tidak segan-segan untuk
mempenjarakan hingga memusnahkan siapa saja yang terlibat di dalamnya.
Hingga sekarang, ancaman
disintegarasi bangsa sehingga masih menjadi momok untuk Negeri ini karena
kondisi pada masa lalu tersebut identik dengan keadaan masa kini yang banyak
mengalami ancaman terorisme berlatar agama islam. Dan meskipun sudah jarang
muncul pemberitaan tentang penangkapan anggota teroris, bukan berarti dapat
menutup kemungkinan terjadinya pemberontakan yang sama seperti DI/TII.
1. Peristiwa Konflik dan
Pergolakan yang Berkaitan dengan Ideologi
Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI
Madiun, pemberontakan DI/TII dan peristiwa G30S/PKI. Ideologi yang diusung oleh
PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI/TII berlangsung dengan
membawa ideologi agama.
2.
Peristiwa Konflik dan
Pergolakan yang Berkaitan dengan Kepentingan
Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA,
RMS dan Andi Aziz. Vested Interest merupakan kepentingan yang tertanam
dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk
mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka
juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya sehingga sering
menghalangi suatu proses perubahan. Baik APRA, RMS dan peristiwa Andi Aziz,
semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan di
Hindia Belanda, yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di
wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini,
konflikpun terjadi.
3.
Peristiwa Konflik dan
Pergolakan yang Berkaitan dengan Sistem Pemerintahan.
Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara
federal dan BFO (Bijeenkomst Federal Overleg), serta pemberontakan PRRI dan
Permesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika
berdasarkan perjanjian Linggajati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat/federal
dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). RI menjadi bagian RIS.
Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura
atau Negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah badan musyawarah negara-negara
federal di luar RI, yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya, BFO berada di bawah
kendali Belanda. Namun makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi
melulu memihak Belanda. Pro-kontra tentang negara-negara federal inilah yang
kerap juga menimbulkan pertentangan. Sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta
merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa
daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintahan pusat.
Posting Komentar